Hendak Somasi Kepala BKN, Eks Direktur KPK: Saya Ikut Organisasi Terlarang, Buktikan!

Diposting pada

Eks Direktur KPK meminta agar Bima bertanggungjawab terkait 75 pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK).

JAKARTA, JITUNEWS.COM –  Mantan Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar-Komisi dan Instansi (PJKAKI) KPK Sujanarko mengajak perang terbuka kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria. Ia meminta agar Bima bertanggungjawab terkait 75 pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK).

“Saya nggak membedakan antara 24 dan 51 (pegawai), tapi menurut saya Bima Haria (Kepala BKN) harus bertanggung jawab juga. Sebut nama saya nggak apa-apa, ini kayaknya kita harus perang terbuka deh. Dia biar nggak ngumpet terus gitu, ini nggak profesional,” ujar Sujanarko kepada wartawan, Kamis (27/5/2021).

Sujanarko berpikir untuk melakukan somasi terhadap Bima. Ia ingin Bima memaparkan fakta bahwa 51 pegawai KPK yang tidak lolos TWK tidak bisa dibina ataupun dilabeli merah.

Pegawai KPK Dilabeli ‘Merah’, Komnas HAM: Berhentilah, Persoalan di RI Sudah Banyak

“Apa bedanya saya dengan teroris? Apa bedanya saya dengan pasukan sparatis. Sampaikan ini ke Bima untuk bisa menjawab itu. Apa argumentasinya? Saya sedang berpikir untuk lakukan somasi terhadap Bima. Paling tidak dia harus bisa menjawab, dan punya bukti fakta, bahwa saya tidak bisa dididik, saya dilabeli merah, apa buktinya?,” ujarnya.

“Saya ikut organisasi terlarang, saya Taliban, Buktikan. Setidaknya dengan tiga jenis tes yang tidak jelas itu,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Sujanarko menilai bahwa asesor tidak bertindak secara profesional dalam pelaksanaa tes TWK. Pasalnya, pegawai tidak diberitahu maksud dan tujuan tes tersebut.

“Ada beberapa yang potensial unproffesional conduct, metodologi ini detail tidak pernah dikomunikasikan ke user. Assesor tidak profesional, tidak mau mengenalkan diri, menjelaskan maksud test, bahkan mestinya para assesi test wajib diberitahu in detail yang menyebabkan asesi tidak lulus. Bahkan harusnya peserta diberi kesempatan banding saat peserta merasa ada yang tidak patut prosedur maupun attitude penyelenggaraan,” pungkasnya.

Curhat Pilu Pegawai KPK: Pelabelan ‘Merah’ Itu Cukup Kejam!

Source link

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *