Laode M Syarif Sebut Ada 2 Komisioner KPK Tidak Setuju dengan Keputusan Soal TWK

Diposting pada

Diketahui ada 75 pegawai KPK yang tidak memenuhi syarat dan dinonaktifkan.

JAKARTA, JITUNEWS.COM – Mantan pimpinan KPK, Laode M Syarif, menyebut tidak ada dasar hukum tes wawasan kebangsaan (TWK) sebagai syarat alih status pegawai KPK sebagai aparatur sipil negara (ASN).

“Tidak ada dasar hukumnya dalam UU KPK yang baru dan Peraturan Pemerintah soal Alih Tugas pegawai KPK dan bertentangan dengan Putusan MK (Mahkamah Konstitusi) yang tidak mensyaratkan TWK bagi alih tugas pegawai. Jadi Peraturan Komisi itu seperti mengada-ada,” ucap Syarif dalam keterangannya, Senin (17/5).

Peraturan Komisi yang dimaksud Syarif adalah Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi (Perkom) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara.

ICW Sebut Dewas KPK Berubah Jadi Tempat Stempel Kebijakan Kontroversi Pimpinan

“Metodologi TWK yang digunakan tidak sesuai dengan nilai-nilai kebangsaan karena sampai mencampuri urusan privasi pegawai seperti soal nikah dan hasrat seksual pegawai yang belum nikah dan bahkan sampai soal cara seseorang salat subuh dengan qunut atau tidak qunut,” ucap Syarif.

“TWK kelihatan seperti menarget pegawai-pegawai KPK yang berintegritas untuk digagalkan karena banyak sekali menggagalkan para penyelidik dan penyidik senior independen KPK yang telah teruji reputasi dan independensinya serta menyasar beberapa pejabat struktural dan pegawai baru yang bagus-bagus,” imbuhnya.

Syarif menyebut ada dua pimpinan KPK saat ini yang tidak sepakat dengan hasil dari TWK. Diketahui ada 75 pegawai KPK yang tidak memenuhi syarat dan dinonaktifkan.

“Ketua KPK, Kepala BKN, dan Menpan RB harus menunda pelantikan alih tugas pegawai-pegawai KPK ke ASN sampai dengan nasib yang 75 orang itu jelas masa depannya karena dua Komisioner KPK tidak setuju dengan keputusan soal TWK tersebut,” ucap Syarif.

“Menko Polhukam atau Presiden harus segera menengahi dan menyelesaikan permasalahan yang menimpa 75 orang pegawai KPK ini agar tidak terzalimi oleh tes yang tidak jelas dasar hukumnya,” imbuhnya.

Penonaktifan 75 Pegawai KPK Dinilai Wajar, MAKI: Kebablasan dan Blunder

Source link

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *