Pendidikan dan Sembako Kena PPN, PKS: Kejam dan Tidak Berperasaan

Diposting pada

11 Juni 2021 21:15 WIB

Mardani menilai rencana tersebut adalah bentuk tidak peka pemerintah terhadap masyarakat di tengah pandemi Covid-19

JAKARTA, JITUNEWS.COM – Dalam draf RUU Revisi UU No 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ada aturan pendidikan dan bahan pokok akan kena pajak pertambahan nilai (PPN).

Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera, menilai rencana tersebut berbahaya. Menurutnya, pendidikan dan sembako adalah kebutuh paling penting bagi masyarakat.

“Ini langkah blunder dan berbahaya. Sembako dan pendidikan adalah hajat primer masyarakat,” kata Mardani kepada wartawan, Jumat (11/6).

Mardani: PKS Menyiapkan Kadernya Jika Anies Baswedan Maju ke Pilpres

Menurutnya, rencana tersebut adalah bentuk tidak peka pemerintah terhadap masyarakat di tengah pandemi Covid-19.

“Pemajakan dua sektor ini bermakna pemerintah bukan cuma tidak peka terhadap penderitaan rakyat di masa pandemi tapi juga kejam dan tidak berperasaan. Mestinya sebagai ayah bagi rakyat, tugas pemerintah melindungi dan membantu rakyat. Bukan memajaki rakyat untuk hajat utamanya,” ujarnya.

Mardani menilai pemerintah tidak konsisten, melihat pajak kendaraan justru diringankan tapi kebutuhan pokok dikenai pajak.

“Justru mereka yang the haves malah diberi tax amnesty dan pajak kendaraan roda empat malah diberi keringanan. Tidak konsisten,” pungkasnya.

Tolak Rencana PPN pada Sembako, Demokrat ke Pemerintah: Jangan Demi Beton, Periuk Rakyat Dipajaki!

Source link

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *