Soal Anggaran Alutsista Rp 1,7 Kuadriliun, PAN: Beresiko Membut Hutang Indonesia Semakin Besar

Diposting pada

Fraksi PAN menolak rencana KEMENHAN berhutang sebesar Rp. 1,7 Kuadrilliun

JAKARTA, JITUNEWS.COM– Perpres tentang Pemenuhan Kebutuhan Alat Pertahanan dan Keamanan (Alpalhankam) Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia Tahun 2020 – 2024 telah disampaikan oleh Menteri Pertahanan RI.

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut pemerintah membutuhkan dana sekitar 1,7 kuadrilliun rupiah. Anggaran yang luar biasa besar ini meliputi akuisisi Alpalhankam, pembayaran bunga tetap selama 5 periode renstra, dan dana kontingensi serta pemeliharaan dan perawatan Alpalhankam.

Anggota komisi I DPR RI, Farah Puteri Nahlia menegaskan fraksinya menolak dengan tegas rencana anggaran yang diajukan Kemenhan tersebut.

Demi Tingkatkan Efisiensi, Wamenhan Minta Pindad Modernisasi Mesin Produksi

‘Menimbang hal tersebut, maka dengan ini Fraksi PAN menolak rencana KEMENHAN berhutang sebesar Rp. 1,7 Kuadrilliun untuk pembelian alutsista,” ujar Farah kepada wartawan, Kamis (3/6/2021).

Farah mengatakan, penolakan fraksinya didasarkan atas beberapa pertimbangan.

“Pertama, Pembelian Alpalhankam dengan anggaran sebesar itu dinilai tergesa-gesa dan belum terencana secara matang karena dalam pertahanan kita perlu membaca visi menjadi strategi lalu menjadi doktrin pertahanan untuk membuat roadmap yang sesuai dengan Nawacita. Dengan pembacaan ancaman yang tepat dan komprehensif, kita dapat mengetahui kebutuhan alutsista apa saja yang perlu dan mendesak kita beli maupun yang tidak,” jelasnya.

Pertimbangan ini, menurutnya, semata-mata sebagai bentuk proporsionalitas anggaran dan penentuan skala prioritas yang lebih seimbang.

Kedua, Saat ini Indonesia sedang menghadapi pandemi Covid 19. Upaya penanganan menjadi prioritas utama pemerintah agar ekonomi kita kembali pulih.

“Upaya menjaga ketahanan ekonomi masyarakat lebih urgen dan mendesak dilakukan tanpa mengurangi visi strategis penguatan pertahanan militer,” ujarnya.

Ketiga, anggaran tersebut beresiko membuat hutang Indonesia bertambah besar. Apalagi Periode Maret 2021 Hutang Berjalan Pemerintah RI sudah mencapai Rp. 6.445,07 trilliun.

“Jadi, seharusnya setiap pembiayaan negara perlu dihitung konsekuensi logis dan rasionalisasi penggunaannya,” tukasnya.

KRI Nanggala 402 Hilang, Harus Menjadi Evaluasi Bersama tentang Alutsista Indonesia

Source link

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *