Soal Rencana PPN Sembako, Demokrat: Semoga Rakyat Tidak Semakin Melarat

Diposting pada

9 Juni 2021 19:53 WIB

Dia menilai jika rencana tersebut terwujud, maka kondisi ekonomi rakyat semakin terhimpit.

Yan Harahap (twitter.com)

JAKARTA, JITUNEWS.COM– Wacana pemerintah yang akan mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap barang kebutuhan pokok seperti pangan atau sembako mendapat sorotan dari berbagai pihak, salah satunya Politisi Partai Demokrat, Yan Harahap.

Dia menilai jika rencana tersebut terwujud, maka kondisi ekonomi rakyat semakin terhimpit.

“Kasihan rakyat ini, barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat pun bakal dikenakan pajak,” kata Yan Harahap dikutip dari akun Twitternya, Rabu (9/6/2021).

Pemerintah Terus Jaga Stok dan Harga Kebutuhan Pokok Tetap Stabil

Deputi Balitbang DPP Partai Demokrat itu pun menyindir rezim Presiden Joko Widodo, terutama soal kondisi keuangan negara saat ini.

“Apa ini pertanda keuangan negara makin ‘sekarat’. Semoga rakyat tidak semakin ‘melarat’,” sindirnya.

Seperti diketahui, kebijakan itu akan tertuang dalam perluasan objek PPN yang diatur dalam revisi Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Pengenaan pajak itu diatur dalam Pasal 4A draf revisi UU Nomor 6. Dalam draf beleid tersebut, barang kebutuhan pokok serta barang hasil pertambangan atau pengeboran dihapus dalam kelompok jenis barang yang tidak dikenai PPN. Dengan penghapusan itu berarti barang itu akan dikenakan PPN.

Jenis-jenis kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan masyarakat dan tak dikenakan PPN itu sendiri sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 116/PMK.010/2017.

Tahap 2 Penyaluran JPS, Pemerintah Tambahkan Program Bantuan Beras dan Bantuan Uang Tunai

Source link

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *